TANGERANG – Wakapolsek Cikupa AKP Susanto didampingi IPTU Mahdi, S.H. selaku Kanit Binmas Polsek Cikupa menghadiri kegiatan Musyawarah Penyampaian Harga Pengadaan Tanah untuk Duplikasi Jembatan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga 13.00 WIB tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Musyawarah dipimpin oleh Ir. Bambang Sapto, M.M., M.T. selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, tim penilai independen (KJPP), perbankan, pemerintah desa, dan para pemilik lahan yang terdampak pembangunan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris DPPP Kabupaten Tangerang H. Dadan, Kepala Bidang Pertanahan DPPP Arsudin, AKP H. Samsudin, S.H. (Wakasat Intelkam Polresta Tangerang), AKP Susanto (Wakapolsek Cikupa), IPTU Mahdi, S.H. (Kanit Binmas Polsek Cikupa), IPDA E. Tibyani (Kanit 3 Sat Intelkam), IPDA Ujang, S.H. (Kasubnit Harda), perwakilan Bank BJB, unsur OPD terkait, Pjs. Kepala Desa Pasir Gadung Didin Samsudin, anggota DPRD Kabupaten Tangerang H. Sobri selaku salah satu pemilik lahan, pihak KJPP, serta para pemilik lahan.
Dalam agenda tersebut, tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku tim independen menyampaikan hasil penilaian harga tanah dan bangunan secara langsung kepada masing-masing pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan Duplikasi Jembatan Jalan Kedaton Pasirgadung, Kecamatan Cikupa.
Berdasarkan hasil musyawarah, para pemilik lahan menyatakan menerima nilai ganti rugi tanah dan bangunan yang telah ditetapkan oleh tim penilai independen, sehingga proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Andi M. Indra Waspada Amirulloh, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., melalui Kapolsek Cikupa AKP Syamsul Bahri, S.TK., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran program pembangunan pemerintah sekaligus memastikan seluruh tahapan musyawarah berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
(ARDI)
