Hadiri FGD Sinkronisasi Penegakan Hukum Berbasis Kultur dan Budaya, Senkom Siap Berkontribusi
Manokwari, Kamis 2 Oktober 2025/10 Rabiul Akhìr 1447 H Senkom Mitra Polri Kabupaten Manokwari di salah satu hotel di Kota Manokwari hadiri Forum Group Discusion (FGD) yang digelar Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Papua Barat dengan tema penegakan hukum berbasis kultur dan budaya, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Yonas Rumfabe, S.H., MH.
Selaku Kabiro Hukum Pemprov Papua Barat, dengan makalah "Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Konteks Indonesia".
Kemudian Jadson F. Waprak, selaku Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat dengan makalah
"Mengatur Hukum Adat sebagai Dasar Berbangsa dan Bernegara di Tanah Papua Barat".
Dan selanjutnya Prof. Dr. Roberth K. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., C.L.A. (akademisi) dengan makalah berjudul "Sinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Pidana", Serta perwakilan Polda Papua Barat, termasuk Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum).
Forum ini bertujuan menyatukan persepsi berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari. Peserta FGD terdiri dari unsur DPR Papua Barat, MRPB melalui Pokja Adat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Agama, sejumlah kepala suku, Dewan Adat Papua, Lembaga Masyarakat Adat, mahasiswa, serta organisasi masyarakat termasuk Senkom Mitra Polri Manokwari, yang dihadiri Nur Chasan Aidit selaku ketua dan Abdul Ghofur selaku sekretaris.
Nur Chasan menegaskan bahwa melalui forum ini Senkom Mitra Polri Kabupaten Manokwari siap bahu membahu bersama elemen masyarakat lainnya dalam turut membantu meningkatkan kamtibmas bersama aparat keamanan, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi fokus utama.
Selain itu dari FGD ini terdapat dua poin yang menjadi fokus yaitu penegakan hukum berbasis kultur dan budaya serta peradilan adat, yang harus tersinkronisasi dengan baik untuk kemajuan daerah.
Sementara itu, Ketua MRP Papua Barat, Judson Waprak, berharap FGD ini menjadi sarana pengamanan hak-hak orang asli orang Papua. “Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga sahabat yang menjaga harkat, martabat, tanah, adat, dan budaya orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Waprak.
(Muslimin)
